Rakor INKA, tenteng penerapan Human Resources Management System

Penggunaa SAPK sebagai Aplikasi Manajemen Kepegawaian sudah memasuki tahun ke-2, diusianya yang masih baru, semenjak dilaunching pada Juni 2011, SAPK sudah banyak mengalami pembenahan di berbagai fitur, perbaikan-perbaikan ini bertujuan untuk menyempurnakan Aplikasi kepegawaian tsb, guna mempercepat akurasi database kepegawaian secara nasional. Salah satu fitur yang banyak mengalami perbaikan adalah fitur Human Resiurces Management System (HRMA) yang dapat diakses pada alamat https://hr.bkn.go.id.

HRMA  mempunyai fungsi dasar yang sangat penting dalam Manajemen keakuratan data PNS, karena di modul inilah Unit Organisasi setiap instansi baik instansi vertikal/daerah melakukan pemetaan terhadap jabatan bedasarkan unit organisasinya, karena perubahan setiap Unit organisasi yang terjadi di instansi, wewenangnya telah diserahkan kepada daerah/instansi yang bersangkutan.

Untuk mensosialisakan update terhadap aplikasi HRMA, tanggal 17 s/d 18 Juli 2012 dilaksanakan Workshop tentang fitur-fitur baru Human Resource Management System di Hotel Goodway Batam-Kep. Riau, Workshop dibuka oleh Kepala BKN, didampingi oleh Deputi INKA, diikuti oleh Kakanreg, kabid Inka, dan pranata dari Kanreg 1 s/d 12.

Pembukaan workshop HRMA

Dalam pembukaan, kepala BKN menyampaikan pentingnya pemetaan Jabatan serta kompetensi jabatan sebagai dasar mengambil keputusan untuk seleksi terhadap suatu jabatan, serta BKN harus siap sebagai penyedia data-data tersebut serta diharapkan harus mampu sebagai konsultan kepegawaian di masa yang akan datang.

Workshop Penilaian Kerja Pegawai

Kantor Regional X Denpasar mengadakan Workshop PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (sebagai pengganti PP nomor  10 Tahun 1979 tentang DP-3). Workshop SKP ini diselenggarakan selama 2 hari, yakni dimulai tanggal 10 s/d 11 Juli 2012, bertempat di aula lantai III gedung Kanreg X Badan Kepegawaian Negara Denpasasr. Pada hari pertama, dihadiri  48 orang Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Propinsi Bali dan NTB dan perwakilan dari Kanreg X BKN.

Pembukaan oleh Deputi Bina Kindang

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN (Drs. Kuspriyo Murdono, M.Si) yang dalam sambutannya menyatakan bahwa formula Penialaian Prestasi Kerja PNS (PPK) ini berbeda dengan DP-3, maka sampai dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 pada 1 Januari 2014 akan dilaksanakan workshop dengan pemaparan materi oleh nara sumber dan diberikan waktu yang panjang kepada peserta untuk praktek menghitung Sasaran Kerja PNS .

Pemaparan materi disampaikan oleh Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai (Drs. Purwanto, MM), yang menjelaskan bahwa  Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari 2 unsur, yaitu SKP (60 %,  meliputi aspek Kuantitas, Kualitas, Waktu dan/atau Biaya)  dan Perilaku Kerja (40 %, meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan).

Pada hari kedua, acara  dihadiri oleh  Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Propinsi NTT dan Instansi Vertikal se Propinsi Bali dan NTB serta perwakilan dari Kanreg X BKN.

Peserta workshop SKP

Workshop semakin optimal dengan diadakannya latihan langsung menghitung sasaran  kerja pegawai negeri sipil oleh peserta workshop, hasil dari latihan tersebut diulas pemateri dan tim fasilitator , sehingga peserta dapat benar-benar memahami materi dari workshop SKP tersebut.