Cetak Tenaga Analis Jabatan di Wilayah Nusa Tenggara Timur, BKN Gelar Pelatihan (Workshop) Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan

"Bagi Instansi Pusat dan Daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS, dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

Demikian penegasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Dr. Djoko Sutrisno, M.Si dalam acara Pelatihan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masih menurut Menpan-RB, saat ini untuk melaksanakan program penataan PNS harus dilakukan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja. Hal ini sangat penting dan mendasar serta merupakan titik awal dalam perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas (kompetensi), rekrutmen dan penempatan (promosi), penyusunan sasaran kinerja pegawai, peningkatan kompetensi (diklat), penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi) dan penentuan besaran organisasi (penataan organisasi).

 

Nara Sumber

Acara yang dihadiri oleh Assiten Administrasi Umum Provinsi NTT dan Kapusdiklat Kepegawaian BKN diselenggarakan sebagai bagian dari rencana untuk menyiapkan tenaga analis jabatan yang nantinya melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.  Pelaksanaan kegiatan ini berperan penting dalam upaya melakukan reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur. Hasil pekerjaan dari Tenaga Analis Jabatan ini berupa uraian jabatan (job description) dan peta jabatan serta hasil perhitungan beban kerja. Selain itu tenaga analis jabatan ini juga diharapkan mampu melaksanakan tugas dalam bidang evaluasi jabatan untuk menghasilkan pemeringkatan jabatan (grading) sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam pemberian tunjangan secara adil (equal pay equal work) dibidang SDM Aparatur guna mempersiapkan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi.

Peserta

Selama workshop berlangsung peserta akan mendapat materi pelatihan Analisis Jabatan, Teknik penyusunan peta jabatan dan Analisis beban Kerja, Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, Penataan PNS dan proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun tahun, Evaluasi jabatan dan pemeringkatan jabatan (job grading), tugas dan fungsi organisasi pemerintah. 

Sesi Diskusi

Sementara itu Plt. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Sigit Pramuhardjo dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan (workshop) ini diikuti oleh peserta yang berasal dari unit organisasi dan tata laksana, Unit Badan/Bagian Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di wilayah Provinsi NTT dan akan berlangsung selama 6 hari penuh dari tanggal 28 Mei sampai dengan 2 Juni 2012 di Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi Nusa Tenggar Timur. “Mengingat pentingnya acara dan tugas yang akan diemban oleh peserta setelah pelaksanaan pelatihan (workshop) ini, kami harap agar peserta mengikuti  pelatihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga ilmu yang diperoleh dari pelatihan nanti benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan  untuk pengembangan karier pegawai di unit kerja masing-masing” demikian pesan Drs. Sigit Pramuhardjo menutup laporannya (Boent).