X Media Edisi I

Rayakan HUT ke-41 KORPRI Kanreg X BKN Gelar Donor Darah

Rabu, 28 November 2012 bertempat di Aula Kantor Regional (Kanreg)  X BKN Denpasar digelar acara Donor Darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri (KORPRI). Pagi itu puluhan pegawai Kanreg X BKN mengikuti  pengarahan acara donor darah oleh Kepala Bagian Umum dan dr Supartini dari Unit Transfusi PMI Pembina Daerah Bali.

Pembukaan Acara Donor Darah

Kepala Bagian Umum Kantor Regional X BKN, Drs. Sigit Pramuhardjo menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh keluarga besar Kanreg X BKN Denpasar. “Dalam setahun kami melaksanakan dua kali kegiatan donor darah yaitu pada bulan Mei dan November” ungkap Sigit saat pengarahan.

Donor perdana oleh Kabag Umum

Dr. Supartini dari Unit Transfusi PMI Provinsi Bali menyampaikan pentingnya donor darah. Karena dengan melaksanakan donor darah ada banyak manfaat yang diperoleh, yaitu; mempercepat regenerasi sel darah merah pada  darah sehingga dapat memberi rasa segar setelah melakukan donor darah. Di samping itu dengan donor darah  dapat mendeteksi penyakit sejak dini karena setiap kali kita melakukan donor darah  sampel darah kita akan diperiksa dari berbagai macam penyakit sehingga kalau ada salah satu pendonor yang mengalami suatu penyakit akan bisa diketahui dari hasil uji laboratorium dan hasilnya akan dikirim secara langsung ke yang bersangkutan beserta saran untuk pengobatan lebih lanjut.  Donor darah juga sebagai wujud peran serta dalam kemanusiaan, seperti slogan PMI; “setetes darah  anda sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan”.

Peserta donor pemula

Selain donor darah, juga diadakan pemeriksaan kesehatan tulang dari Susu Anlene. M.Firman, petugas dari Anlene menyampaikan tujuan dari pemeriksaan tulang ini untuk mengukur kualitas kepadatan tulang sekaligus bisa mendeteksi resiko gejala osteoporosis sejak dini. Pada sesi ini juga dilakukan konsultasi hasil test kepadatan tulang beserta saran-saran untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang. (Ba’yu) 

Kepala Kantor Regional X BKN Dilantik

Gubernur Bali: BKN Penentu Suksesnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Setelah hampir 9 (sembilan) bulan tanpa Kepala Kantor, akhirnya Kantor Regional X BKN Denpasar memiliki nakhoda baru. Bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Provinsi Bali (Kamis, 4 Oktober 2012), Gubernur Bali, Made Mangku Pastika melantik Kepala Kantor Regional X BKN. Drs. Made Ardita, M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian BKN. dilantik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:103/KEP/2012 tanggal 3 Juli 2012. Pada acara tersebut Gubernur juga melantik Mirawati Sudjono, Ak, M.Sc., sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKN sebagai pelaksana tertib administrasi kepegawaian, sangat menentukan suksesnya kebijakan nasional pengembangan sumber daya aparatur. “Di balik kemajuan yang dicapai, Saya menyadari masih banyak kendala yang belum terpecahkan, yang menghambat laju pelaksanaan program. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kualitas SDM dan sistem pengawasan” ungkap purnawirawan Jenderal Polisi ini. Kompleksnya permasalahan kepegawaian, masih menurut mantan Kalakhar BNN ini, menuntut koordinasi lebih intensif antar instansi terkait. Persamaan persepsi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian merupakan dasar bagi kesamaan langkah para pejabat pembina kepegawaian dalam membina PNS di lingkungannya.

 

Pada akhir sambutannya, Kantor Regional X BKN Denpasar, diharapkan mampu berperan optimal menjadi jembatan koordinasi, konsultasi, sekaligus fasilitator dalam implementasi program manajemen PNS di daerah. “Ke depan, Kantor Regional X BKN Saya harapkan semakin meningkatkan peran dan perhatiannya dalam mendukung terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas pada seluruh instansi di wilayah Provinsi Bali, serta Provinsi NTB dan NTT yang menjadi wilayah kerjanya”, harap Gubernur.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Deputi Pengembangan Kepegawaian BKN, Djoko Sutrisno, Sekretaris Utama BPKP, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kepala BKD se-Provinsi Bali, Inspektorat Daerah se-Provinsi Bali dan Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Bali. (boent)

Rakor INKA, tenteng penerapan Human Resources Management System

Penggunaa SAPK sebagai Aplikasi Manajemen Kepegawaian sudah memasuki tahun ke-2, diusianya yang masih baru, semenjak dilaunching pada Juni 2011, SAPK sudah banyak mengalami pembenahan di berbagai fitur, perbaikan-perbaikan ini bertujuan untuk menyempurnakan Aplikasi kepegawaian tsb, guna mempercepat akurasi database kepegawaian secara nasional. Salah satu fitur yang banyak mengalami perbaikan adalah fitur Human Resiurces Management System (HRMA) yang dapat diakses pada alamat https://hr.bkn.go.id.

HRMA  mempunyai fungsi dasar yang sangat penting dalam Manajemen keakuratan data PNS, karena di modul inilah Unit Organisasi setiap instansi baik instansi vertikal/daerah melakukan pemetaan terhadap jabatan bedasarkan unit organisasinya, karena perubahan setiap Unit organisasi yang terjadi di instansi, wewenangnya telah diserahkan kepada daerah/instansi yang bersangkutan.

Untuk mensosialisakan update terhadap aplikasi HRMA, tanggal 17 s/d 18 Juli 2012 dilaksanakan Workshop tentang fitur-fitur baru Human Resource Management System di Hotel Goodway Batam-Kep. Riau, Workshop dibuka oleh Kepala BKN, didampingi oleh Deputi INKA, diikuti oleh Kakanreg, kabid Inka, dan pranata dari Kanreg 1 s/d 12.

Pembukaan workshop HRMA

Dalam pembukaan, kepala BKN menyampaikan pentingnya pemetaan Jabatan serta kompetensi jabatan sebagai dasar mengambil keputusan untuk seleksi terhadap suatu jabatan, serta BKN harus siap sebagai penyedia data-data tersebut serta diharapkan harus mampu sebagai konsultan kepegawaian di masa yang akan datang.

Workshop Penilaian Kerja Pegawai

Kantor Regional X Denpasar mengadakan Workshop PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (sebagai pengganti PP nomor  10 Tahun 1979 tentang DP-3). Workshop SKP ini diselenggarakan selama 2 hari, yakni dimulai tanggal 10 s/d 11 Juli 2012, bertempat di aula lantai III gedung Kanreg X Badan Kepegawaian Negara Denpasasr. Pada hari pertama, dihadiri  48 orang Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Propinsi Bali dan NTB dan perwakilan dari Kanreg X BKN.

Pembukaan oleh Deputi Bina Kindang

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN (Drs. Kuspriyo Murdono, M.Si) yang dalam sambutannya menyatakan bahwa formula Penialaian Prestasi Kerja PNS (PPK) ini berbeda dengan DP-3, maka sampai dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 pada 1 Januari 2014 akan dilaksanakan workshop dengan pemaparan materi oleh nara sumber dan diberikan waktu yang panjang kepada peserta untuk praktek menghitung Sasaran Kerja PNS .

Pemaparan materi disampaikan oleh Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai (Drs. Purwanto, MM), yang menjelaskan bahwa  Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari 2 unsur, yaitu SKP (60 %,  meliputi aspek Kuantitas, Kualitas, Waktu dan/atau Biaya)  dan Perilaku Kerja (40 %, meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan).

Pada hari kedua, acara  dihadiri oleh  Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Propinsi NTT dan Instansi Vertikal se Propinsi Bali dan NTB serta perwakilan dari Kanreg X BKN.

Peserta workshop SKP

Workshop semakin optimal dengan diadakannya latihan langsung menghitung sasaran  kerja pegawai negeri sipil oleh peserta workshop, hasil dari latihan tersebut diulas pemateri dan tim fasilitator , sehingga peserta dapat benar-benar memahami materi dari workshop SKP tersebut.